JAKARTA, cinews.id – Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia yakni, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) hanya mengakui Kadin Indonesia dibawah komando Arsjad Rasjid sebagai mitra.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyesalkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin Indonesia yang mendongkel kepemimpinan Arsjad Rasjid.
“Kami pastikan tiga konfederasi buruh hanya mengakui Kadin Indonesia dibawah komando Arsjad Rasjid,” tegas Andi Gani saat konferensi pers di Jakarta, Ahad (15/9/2024).
Menurut Andi Gani, tidak ada yang bisa mengkudeta kepemimpinan Arsjad sebagai ketua umum Kadin. Sebab, payung hukum yang menyatakan kepemimpinan Arsjad sebagai bos Kadin yang sah, belum diubah.
“Kepemimpinan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin berdasarkan AD/ART dan Keputusan Presiden (Keppres) yang sampai hari ini belum dicabut,” katanya.
Dijelaskan Andi Gani, banyak hal positif yang dilakukan Arsjad untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Di antaranya mengenai vokasi pendidikan buruh.
Lalu, dalam sejarah Kadin, baru pertama kali Ketua Umun Kadin Indonesia mau bertatap muka langsung mengundang presiden buruh duduk satu meja membahas kerja sama hubungan industrial yang harmonis.
Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini juga mengaku khawatir, jika organisasi pengusaha saja bisa di intervensi oleh pihak lain, kedepan bisa saja konfederasi buruh bisa direcoki.
“Di kesempatan ini kami juga mengingatkan, jangan main-main dengan konfederasi buruh. Kalau ada pihak yang berencana melakukannya, kami siap melakukan perlawanan,” jelasnya.
Sementara, Presiden KSPI Said Iqbal mengingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba menggangu kepemimpinan Arsjad. Kata Iqbal, peserta Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin ilegal akan berhadapan dengan buruh.
Iqbal mencontohkan dampak yang dikhawatirkan akan timbul dari perseteruan Kadin ini. Dalam waktu dekat di November akan ada keputusan tentang upah minimum. “Pertanyaannya Apindo mana yang akan jadi perwakilan di dewan pengupahan? Selain ini rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menaikan pertumbuhan ekonomi terancam mandek,” jelasnya.
Menkumham Dukung Anindya Bakrie Sebagai Ketua Kadin
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjelaskan pemerintah akan mengikuti dan mendukung aspirasi Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin yang berasal dari perwakilan Kadin daerah.
Supratman menyebut pemilihan Anindya Bakrie merupakan kehendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah dan pemerintah akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh internal Kadin. Supratman juga mengatakan hasil Munaslub akan disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Seperti diketahui, Anindya Bakrie yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada 14 September 2024.
“Aturannya seperti itu. Namun semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kira-kira berapa lama, ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama,” kata Supratman dalam acara Sarahsehan Kadin, di Menara Kadin, Ahad (15/9/2024).
Supratman menambahkan pemerintah menghormati proses internal yang berjalan di Kadin Indonesia. Menurutnya, Kadin Indonesia telah melalui proses internal pemilihan pengurus secara baik melalui munaslub.
“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan munaslub yang ada,” pungkasnya.
