Kapuspen Kemendagri Ungkap Alasan  Biaya Retreat Kepala Daerah Belum Dibayar

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan. (Dok : Puspen Kemendagri)

Jakarta, CINEWS.ID – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan menjelaskan bahwa biaya retreat kepala daerah yang digelar di Magelang pada 21-28 Februari 2025, masih menunggu hasil audit. Dan audit biaya retreat sebesar Rp 13 miliar itu masih dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat.

Benny mengatakan, Inspektorat Jenderal Kemendagri saat ini masih mereview hasil audit untuk kemudian diperiksa kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Untuk biaya retreat, akan dibayarkan Kemendagri menunggu hasil audit yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kemendagri dan hasil review atau audit yang akan dilakukan oleh BPKP. Saat proses audit Inspektorat masih berlangsung,” ujar Benny saat dikonfirmasi, Rabu (12/3/2025).

Adapun terkait pembayaran retreat yang belum lunas ini diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025.

Dia mengatakan, pemerintah baru membayar Rp 2 miliar dari Rp 13 miliar biaya retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

“Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp 13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliar-an,” ujar Tito di Istana, Jakarta, Jumat.

Dia lantas mengaku, harus memeriksa secara rinci setiap penggunaan dana retreat kepala daerah tersebut. Hal ini untuk memastikan kewajarannya.

Sebab, menurut Tito, penunjukan langsung diperbolehkan asalkan penggunaannya tetap wajar.

“Apa yang saya lakukan, saya betul-betul, irjen cek betul, detail semua penggunaannya, semua bil harus wajar. Penunjukan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detail dan kemudian setelah itu saya selesai dari irjen, mengecek panitia dari kabag SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran, dan lain-lain,” katanya.

Untuk diketahui, kegiatan retreat kepala daerah ini dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Retreat diikuti oleh 493 kepala daerah yang sebelumnya juga serentak dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025.