JAKARTA, cinews.id – Belakangan beredar kabar yang menyebutkan bahwa terdapat 46 Kementerian di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai PDI-Perjuangan pada akhirnya bakal masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Komarudin memprediksi tingkat kemungkinan PDI-Perjangan masuk pemerintahan sudah mencapai 90 persen.
“Kalau prediksi saya tidak pernah berubah, PDIP akan masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, bahkan kalau saya memprediksi sudah 80-90 persen akan masuk pemerintahan,” kata Ujang saat dimintai pandangan, Sabtu (12/10/2024).
Beberapa indikasi partai berlambang banteng moncong putih itu akan masuk pemerintahan ialah Puan Maharani yang akhirnya kembali dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebab sebelumnya posisi Ketua DPR RI di tangan pemenang pemilu legislatif terancam bukan dari partai pemenang pemilu lewat wacana revisi UU MD3.
“Indikasinya ya itu Puan dilantik kembali menjadi Ketua DPR,” ungkapnya.
Indikasi lainnya ialah nama-nama Menteri yang telah tersebar di kalangan masyarakat. Nama-nama Menteri itu termasuk sosok-sosok yang berada dalam partai atau yang terafiliasi dengan PDI-Perjuangan.
“(indikasi lain) Nama menteri dari PDIP sudah muncul, lalu PDIP tidak menolak atau membantah, jadi saya sih melihat hampir pasti PDIP masuk pemerintahan (Prabowo-Gibran),” jelas dia.
Ujang menjelaskan jika PDI-Perjuangan pada akhirnya masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, maka tidak ada partai yang berada dalam oposisi. Kondisi ini, jelas dia, akan memaksa rakyat yang menjadi oposisi sesungguhnya.
“Kalau idealnya memang harus ada oposisi harus ada check and balances agar ada partai yang mengontrol jalannya pemerintahan,” jelas dia.
“Apakah akan baik-baik saja ya kita lihat ke depan, ini kan uji coba dalam berdemokrasi, tantangan dalam berdemokrasi tidak ada oposisi, kita lihat nanti. Kalau tidak ada (oposisi) biasanya oplosannya, pihak oposisinya dari rrakyat, biasanya seperti itu,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak membantah soal isu terdapat 46 Kementerian Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apalagi hal itu diperkuat dengan dari jumlah komisi dan mitra kerja DPR RI periode 2024-2029.
“Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46 Kementerian-red),” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Meski begitu, Dasco menekankan bahwa kepastian jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo tetap harus menunggu keputusan final.
Berikut Bocoran Susunan Kementerian Era Presiden Prabowo Subianto yang diterima cinews.id:
Kementerian
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
- Kementerian UMKM
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
- Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Pendidikan Tinggi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Hukum
- Kementerian HAM
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
- Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.