JAKARTA, CINews.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskelldi membahas strategi pemerataan internet. Pembahasan ini, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital.
Dalam pertemuan itu, Meutya menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta,” ujar Meutya saat bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, kolaborasi dengan Bank Dunia merupakan bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan pemerintah dalam pemerataan akses internet.
Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet. Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa pemerataan infrastruktur digital harus disertai dengan kebijakan yang tepat sasaran.
“Selain infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM dan regulasi yang lebih adaptif sangat diperlukan untuk mendukung transformasi digital nasional. Kami berharap kerja sama ini dapat mempercepat penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data,” ujarnya.
Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, menyampaikan bahwa India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa.
India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.
“Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya?” ujar Marskell.
Menurutnya, di tengah kondisi efisiensi anggaran di Indonesia, lebih masuk akal untuk pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini.
Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif.
