Jakarta, CINEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken instruksi presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Dalam beleid tersebut, Prabowo menginstruksikan kepada sembilan kementerian dan untuk bisa mengambil langkah-langkah koordinasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna mendukung percepatan mencapai swasembada pangan.
Kesembilan kementerian/lembaga itu, di antaranya Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko Pangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Para Gubernur serta Bupati/Wali Kota terkait.
Adapun pelaksanaan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi itu ditetapkan pada 14 provinsi. Terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan dan Lampung.
Kemudian, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan serta provinsi lain yang perlu ditingkatkan kinerja jaringan irigasi.
Pada saat yang sama, Presiden Prabowo juga menginstruksikan kepada sembilan kementerian/lembaga terkait untuk dapat merencanakan dan menyediakan anggaran guna mewujudkan pembangunan penunjang swasembada pangan tersebut.
“(Serta) mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Selasa, 11 Februari.
Selain itu, Prabowo juga turut memberikan instruksi secara khusus kepada masing-masing kementerian/lembaga terkait. Salah satu contohnya, Kemenko Infrastruktur diminta untuk melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan.
Prabowo juga meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar memberikan fasilitas dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan tersebut. Sri Mulyani juga diminta untuk melakukan percepatan pelaksanaan hibah hasil pembangunan guna mendukung pembangunan infrastruktur penunjang swasembada pangan dari Menteri PU dan Mendagri kepada Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Prabowo juga meminta Menteri PU untuk dapat melaksanakan percepatan pembangunan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan bersama Menteri PPN/Bappenas.
Menteri PU juga diminta untuk mengidentifikasi kegiatan, merumuskan kriteria pemilihan dan menyusun indikasi lokasi dalam kegiatan percepatan pembangunan hingga mengintegrasikan kebutuhan pendanaan dalam perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tahapan siklus anggaran yang ditetapkan.
