JAKARTA, Cinews.id – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah secara digital di Istana Negara Jakarta hari ini, Selasa (10/12/2024).
Dalam acara penyerahan itu, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dalam penyerahan ini juga sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Untuk itu Bapak Presiden dengan segala hormat kami mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis pada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah 2025 kepada para Gubernur dan sekaligus memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN tahun 2025,” katanya saat penyerahan DIPA, Selasa (10/12/2024).
Sri Mulyani mengatakan penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi dari mulai perencanaan penganggaran termasuk penandatanganan DIPA secara elektronik yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan DIPA dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap dengan menggunakan aplikasi sakti.
Sri Mulyani menyampaikan APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemiliu 2025. Di mana dalam proses penyusunan, Pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025.
“Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sangat konstruktif dan baik di dalam penyusunan Undang-Undang APBN 2025, termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru,” ujarnya.
Sri Mulyani menyampaikan dengan kerjasama yang luar biasa baik sehingga seluruh proses pembahasan Undang-Undang APBN tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang merupakan tonggak penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. .
Menurut Sri Mulyani, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.
Serta APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis.
“Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan sustainabilitas nya agar tidak menjadi sumber masalah,” katanya.
Eksplorasi konten lain dari Cinews.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
