Jakarta, CINEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menjelaskan ke publik mengenai mekanisme penunjukan belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Di mana penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Johan mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, penunjukan tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
“Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup,” ujar Johan, Sabtu, 8 Maret.
Legislator PKS itu menilai, penempatan individu yang memiliki afiliasi politik dalam jabatan-jabatan strategis di sektor lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan. Diketahui, Menteri Kehutanan Raja Juli Antono merupakan Sekjen PSI.
“Program FOLU Net Sink 2030 adalah program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen, bukan sebagai alat politik yang menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan,” katanya.
Meskipun Kementerian Kehutanan telah menyatakan bahwa anggaran untuk tim FOLU Net Sink 2030 berasal dari donor internasional dan bukan dari APBN, menurut Johan, tetap diperlukan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaannya.
“Detail mengenai sumber dana, besaran honor yang diberikan, serta mekanisme pengalokasian anggaran harus dibuka ke publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” sebutnya.
Johan menilai, sebagai program strategis dalam mitigasi perubahan iklim, FOLU Net Sink 2030 harus dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.
Dia menegaskan, profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar program ini berjalan dengan efektif dan tidak hanya menjadi wacana politik semata.
“Oleh karena itu, saya mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi tim FOLU Net Sink 2030, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi agar program ini benar-benar membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.
