Jakarta, CINEWS.ID – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri diskusi atau bedah buku ‘Standing Firm for Indonesia’s Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono’ yang diselenggarakan secara hybrid, luring dan daring oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada Jumat (7/3/2025).
Dalam acara itu, SBY menyinggung pemimpin politik yang haus masa jabatan cenderung menghalalkan cara untuk memperpanjang kekuasaannya.
Awalnya SBY mengatakan, berdasarkan pengamatannya bahwa seorang pemimpin yang haus masa jabatannya cenderung tergoda untuk memperpanjang masa kekuasaan. Sehingga semua cara bakal ditempuh, termasuk mengubah konstitusi.
“My own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan, around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun, cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms,” kata SBY mengutip Tribunnews, Jumat (7/3/2025).
SBY menyebut langkah tersebut tentu ada yang berhasil dan juga sebaliknya.
Namun, kekuatan yang absolut itu pada hakekatnya selalu ditolak di manapun
Ia mencontohkan bagaimana serangkaian protes dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negara Arab dan Afrika Utara pada awal tahun 2010-an atau dikenal sebagai Arab Spring.
“Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang kebetulan menganggur, no job. Kemudian ekonominya buruk, tiba-tiba melihat pemimpin politiknya punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut, terjadilah perlawanan publik dan tidak bisa bertahan,” ujarnya.
“Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa semakin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan untuk siapapun who is holding power,” tegas SBY.
Presiden 2 periode ini melarang keras penyalahgunaan kekuasaan dalam bernegara.
Menurutnya sudah sepatutnya hal tersebut didapat secara sah dengan mengikuti konstitusi dan demokrasi.
Pun setelah kekuasan itu digenggam, maka seharusnya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan itu, SBY juga mengatakan banyak negara yang tidak punya hubungan mesra dengan warganya.
Menurut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, hal itu bisa terjadi karena proses demokrasi yang tidak seimbang.
Jika proses bernegara dapat berjalan seimbang, baik dari sisi pemimpin maupun rakyatnya di tanah Ibu Pertiwi, misalnya, maka cita-cita menuju Indonesia Emas tentu sangat mungkin untuk digapai.
“Jangan melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Power harus didapatkan secara sah. Follow the constitution, follow democratic way untuk mendapatkan power. Setelah power didapatkan, gunakan pula dengan baik. The exercise of power matters. Kalau tahu konstitusi, tahu undang-undang, mengetahui nilai-nilai demokrasi akan tercegah dia menyalahgunakan kekuasaannya,” pungkasnya.
