Jakarta, CINEWS.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya mendapat laporan adanya anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diutak-atik. Jumlah yang sudah ditentukan pemerintah pusat menciut ketika sampai di daerah dan membuat kualitas makanan jadi menurun.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo saat melaksanakan audiensi dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Rabu, (5/3/2025).
Setyo menyebut kondisi ini menimbulkan kekhawatiran.
“Karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair, red),” tegas mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut.
Ke depan, Setyo memastikan KPK ikut mengawasi Badan Gizi Nasional untuk mengawal program makan bergizi gratis melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Sehingga, tata kelola keuangan bisa berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permintaan pendampingan juga sudah dilakukan ke beberapa lembaga seperti BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil karena anggaran yang dikelola lembaganya Rp70 triliun dan bisa bertambah Rp100 triliun pada triwulan ketiga 2025.
Namun demikian, menurut Dadan, BGN tetap merasa perlu mengajak KPK.
“Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan.
Adapun dalam pertemuan ini turut hadir Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto beserta struktural lainnya. Sementara dari BGN hadir juga Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Sarwono, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Nyoto Suwigno, Inspektur Utama Badan Gizi Nasional Jimmy Ginting, dan pejabat lainnya.
