Koperasi Desa Merah Putih Senjata Lawan Rentenir dan Pinjol Ilegal di Pedesaan

Ilustrasi Koperasi Desa.

Jakarta, CINEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih untuk memberdayakan ekonomi desa sekaligus melindungi masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik Iwan Setiawan yang menilai kebijakan tersebut sebagai solusi konkret bagi desa-desa di Indonesia.

“Menurut saya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan solusi tepat untuk mengatasi pinjol dan rentenir yang menggurita di pedesaan. Masyarakat desa harus diselamatkan dari jeratan pinjol dan rentenir ini,” kata Iwan, Jumat (7/3/2025).

Iwan menjelaskan bahwa akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha desa selama ini masih sangat terbatas. Hal ini membuat masyarakat terpaksa mencari pinjaman dari rentenir atau pinjol dengan bunga yang tidak masuk akal.

“Masyarakat desa terpaksa mengakses modal ke pinjol dan para rentenir yang bunganya mencekik dan tidak masuk akal. Akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran utang yang tidak ada ujung pangkalnya,” ujarnya.

Dengan alokasi dana sekitar Rp 3-5 miliar per desa, koperasi ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa ke arah yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada utang berbunga tinggi.

“Dengan demikian masyarakat desa tidak bergantung lagi pada rentenir dan pinjaman-pinjaman ilegal yang bunganya membunuh,” ucap Iwan.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan pendampingan serta pengawasan ketat dari pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan.

“Bila perlu, menurut dia, polisi dan kejaksaan harus ikut serta melakukan pengawasan,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa koperasi ini juga akan berperan dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung infrastruktur ekonomi di desa.

“Dan nanti kita akan sampaikan kepada desa. Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara. Kalau saya tidak salah sekitar Rp 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu, seperti cold storage, gudang, dan lain-lain,” ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.