JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) transparan dan bebas korupsi.
Menurutnya, Lembaga ini rawan karena bertugas menjadi pengawas keamanan dan kualitas produk farmasi dan makanan di Tanah Air.
Hal itu dikatakan Tessa, saat ditanya perihal kehadiran BPOM ke gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta untuk melakukan audiensi pada Senin (3/2/2025). Ketua KPK Setyo Budiyanto hingga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan hadir dalam pertemuan tersebut.
“Sebagai lembaga pengawas, BPOM bertugas memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Namun, potensi penyimpangan dalam pengawasan tetap menjadi tantangan yang harus ditindak tegas,” kata Tessa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Tessa mengatakan BPOM selama ini sudah memberikan kontribusi pemasukan kepada negara hingga RpRp5,590 triliun dari industri farmasi dan makanan. Selain itu, mereka juga telah menerbitkan jutaan sertifikasi.
Sehingga, BPOM yang punya peran strategis harus memastikan tugasnya berjalan dengan baik dengan menutup celah korupsi.
“BPOM sudah berkontribusi sebesar Rp176,3 triliun dari industri farmasi serta Rp5,420 triliun dari industri makanan. Sehingga, total keseluruhan industri dibawah pengawasan BPOM untuk perekonomian nasional mencapai Rp5,590 triliun,” tegasnya.
“Dalam konteks sertifikasi BPOM juga telah mengeluarkan jutaan sertifikat bagi ratusan ribu produk. Untuk itu penting bagi BPOM memastikan seluruh proses berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi,” sambung juru bicara berlatar belakang penyidik tersebut.
Sebelumnya, BPOM minta komisi antirasuah melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lembaganya.
Kepala BPOM Taruna Ikrar bahkan minta KPK bekerja di kantornya. Dia mengatakan undangan disampaikan langsung di hadapan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan tersebut.
“Kami mengundang tadi dengan Ketua KPK dan seluruh pimpinan untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan itu sudah ditanggapi positif oleh Ketua KPK dan akan ditindaklanjuti oleh kedeputian yang terkait,” kata Taruna dilansir Antara, Senin (3/2/2025).
Taruna menyebut BPOM berkontribusi kepada negara karena menerbitkan jutaan sertifikasi uji coba klinis hingga pendistribusian. Sehingga, lembaga ini ingin menutup celah praktik korupsi.
“Jadi dengan demikian sesuai dengan tupoksi aturan yang kami miliki, baik tentang undang-undang kesehatan, kita memiliki potensi besar dalam konteks kontribusi keuangan negara berarti juga punya potensi mengalami apa yang kami sebut dengan kemungkinan gratifikasi, kemungkinan penyelewengan dan lain,” tegasnya.
“Oleh karena itu kami bertekad kami ingin menjadi lembaga yang bersih. Kami tidak mau itu terjadi (dugaan korupsi, red),” sambung Taruna.