JAKARTA, Cinews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera mengevaluasi kebijakan pemerintahan pusat terkait pendistribusian gas LPG 3 Kilogram (Kg) yang saat ini hanya dijual di pangkalan gas resmi yang ditunjuk PT Pertamina.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat Jakarta khususnya perlu usaha lebih untuk membeli, tidak lagi hanya membeli di warung-warung atau gerai pengecer lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, kuota gas LPG 3 kg masih terbilang aman. Namun untuk pendistribusian tidak seperti sebelumnya, yang bisa dibeli di pengecer atau warung-warung terdekat alih-alih di pangkalan resmi.
Hari pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan membeli sesuai kebutuhan di pangkalan gas yang tersedia.
“Saya harapkan tidak perlu menumpuk gas LPG terlalu banyak dan kebutuhan sehari-hari, masalah itu distribusi akan kita atasi,” bebernya.
Pihaknya, akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yakni Pertamina, Dinas UMKM agar bisa kembali menstabilkan pendistribusian gas LPG 3 Kg.
“Jadi tidak usah panic buying, normal saja pembelian ya dan stok masih ada, cuma mata rantai distribusi ini seperti apa jangan sampai ada hambatan lagi,” ungkap dia.
Selain alur distribusi yang berbeda, adapun stok gas 3kg di Jakarta saat ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.
Pihaknya mengusulkan kuota penyaluran di Jakarta bertambah 4 persen dari 2024 pada 2025. Namun, hal tersebut tak disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Usulan kita atau Pemprov DKI Jakarta ke Dirjen Migas lebih besar 4 persen dari tahun 2024. Namun kita hanya dapat kuotanya itu dari Dirjen Migas,” ungkap Hari.
Adapun kuota LPG 3kg di Jakarta pada 2025 adalah 407.555 metric ton (MT). Padahal, penyaluran di 2024 adalah 414.134 MT.
“Dari awal Kuota LPG Subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 MT sementara Realisasi Penyaluran LPG di 2024 sebesar 414.134 MT,” jelas Hari.