Komisi VI DPR Sepakat Pembentukan Danantara dalam RUU BUMN Dibawa ke Paripurna

JAKARTA, Cinews.id – Ketua Panja RUU BUMN Eko Hendro Purnomo mengatakan, Komisi VI DPR sepakat Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang (UU) di rapat paripurna mendatang.

Legislator sepakat mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam RUU BUMN itu.

Terdapat sejumlah poin yang disepakati Panja, Pertama, terkait penyesuaian dan perluasan definisi BUMN. Tujuannya, untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait.

“Dua, penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang existing,” ujar Eko saat membacakan laporan panja, Sabtu (1/2/2025).

Kemudian, RUU BUMN mengakomodir pembentukan Danantara beserta holding investasi, holding operasional, restrukturisasi hinhga pembentukan anak perusahaan atau pembubaran anak usaha BUMN.

“Ketiga, pengaturan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara (Danantara), Holding Investasi, Holding Operasional, Restrukturisasi, Privatisasi, Pembentukan Anak Perusahaan dan atau Pembubaran BUMN,” katanya.

Kempat, RUU BUMN mengatur business judgment rule. Kelima, RUU BUMN juga memberi penegasan terhadap pengelolaan aset BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara akuntabel dan melandaskan peraturan perundang-undangan.

“Enam, pengaturan terkait sumber daya manusia di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, atau jabatan strategis lainnya di BUMN,” tuturnya.

Ketujuh, dia menyampaikan, RUU BUMN juga mengatur pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetail, meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya. Hal itu ditujukan untuk memastikan anak perusahaan BUMN memberikan kontribusi yang besar untuk negara.

Kedelapan, RUU BUMN juga mengatur aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambil alihan, serta pemisahan BUMN secara lebih tegas guna menciptakan BUMN yang kompetitif, handal, dan tangguh.

“Sembilan, pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya dalam rangka memastikan privatisasi BUMN memberikan manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan juga untuk negara,” ucapnya.

“Sepuluh, pengaturan mengenai Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit, dan komite lainnya. Sebelas, pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerjasama dengan UMKM dan koperasi serta masyarakat di seluruh wilayah RI dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN,” kata Eko.